Kaum Minoritas di Pakistan Menunggu Vonis Ulama Radikal
Friday, 6 December 2019 17:05 WIB | GLOBAL |Global

Kaum minoritas di Pakistan dengan cemas menunggu putusan pengadilan terakhir terhadap ulama garis keras yang didakwa bulan lalu atas tuduhan penghasutan dan terorisme. Ulama itu dituduh mendorong unjuk rasa nasional di Pakistan.

Pengadilan Antiterorisme (ATC) di Provinsi Punjab, Pakistan, secara resmi mendakwa Khadim Hussain Rizvi, pemimpin Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP), sebuah partai politik ekstremis. Namun pengadilan belum menentukan tanggal pembacaan vonis.

Pengamat memperkirakan, itu akan memakan waktu, mengingat hukum penistaan yang sensitif di Pakistan.

ATC dibentuk pada 1998 sebagai pengadilan terpisah di bawah pemerintahan mantan perdana menteri Nawaz Sharif, untuk menangani dengan cepat kejahatan terkait teror.

Dakwaan terbaru terhadap Rizvi terjadi setahun setelah Mahkamah Agung Pakistan memutuskan pada 2018 bahwa Asia Bibi, seorang wanita Kristen yang dituduh melakukan penistaan agama, dibebaskan dari tuduhan. Partai Rizvi mempermasalahkan keputusan tersebut, menuntut agar pengadilan melanjutkan dakwaan awal dan menghukum mati Bibi karena menghina Nabi Muhammad SAW.

Setelah mempelopori protes besar di negara itu yang memblokir beberapa kota, pemerintah tahun lalu mengambil langkah-langkah, menindak anggota TLP, dan menangkap pemimpinnya, Rizvi setelah ia secara terbuka mendesak para pendukungnya untuk menargetkan para hakim Mahkamah Agung atas keputusan mereka dalam kasus Asia.

Sumber: VOA

RELATED NEWS

Beberapa Bandara Skrining Penumpang sejak Menyebarnya Virus Baru China
Friday, 24 January 2020 23:43 WIB

Semakin banyak bandara yang mulai melakukan skrining terhadap penumpang yang tiba dari China, Jumat (24/1), di tengah-tengah kekhawatiran mengenai penyebaran virus baru yang telah menewaskan lebih dari 20 orang dan membuat ratusan lainnya jatuh sakit. Qatar, yang menjadi pangkalan maskapai penerban...

Perancis Paparkan Reformasi Pensiun
Friday, 24 January 2020 19:45 WIB

Setelah berminggu-minggu pemogokan transportasi yang melumpuhkan, pemerintah Perancis secara resmi akan memaparkan undang-undang reformasi pensiun yang kontroversial pada Jumat (24/1/2020). Hal itu akan menguji kemampuannya mengatasi tentangan serikat kerja yang kuat, dan merombak sistem pensiun ya...

AS Rilis Aturan yang Membatasi 'Wisata Kelahiran
Friday, 24 January 2020 11:43 WIB

Sementara pemerintahan Trump menambah hambatan lainnya bagi pengunjung yang datang ke Amerika Serikat (AS) dari luar negeri, aturan hukum bisa membatasi pejabat untuk menghentikan perempuan hamil memperoleh visa. Aturan visa baru yang diterbitkan pada Kamis (23/1/2020) oleh Pemerintah AS adalah upa...

Korut Larang Kunjungan Turis Asing Terkait Wabah Virus Korona
Thursday, 23 January 2020 23:07 WIB

Korea Utara untuk sementara melarang kunjungan turis asing sebagai tanggapan atas wabah virus baru yang membahayakan di negara tetangganya, China. Tergantung berapa lama larangan itu berlaku, langkah itu kemungkinan akan merugikan ekonomi Korea Utara, yang menghadapi sanksi berat namun tertolong kar...

Hakim Agung Terpilih Sebagai Presiden Perempuan Pertama Yunani
Thursday, 23 January 2020 17:41 WIB

Para anggota parlemen Yunani memilih presiden perempuan pertama negara itu hari Rabu (22/1), dengan mayoritas suara mendukung hakim pengadilan tinggi Katerina Sakellaropoulou. Berbicara setelah secara resmi diberitahu tentang hasil pemilihan parlemen, Sakellaropoulou mengatakan dia akan menggunakan...

ANOTHER NEWS
Saham AS berakhir melemah seiring kekhawatiran atas wabah coronavirus
Saturday, 25 January 2020 04:19 WIB Saham AS berakhir lebih rendah pada hari Jumat, memberikan kenaikan awal pasca pihak berwenang mengkonfirmasi kasus virus corona AS kedua. Saham Dow Jones Industrial Average turun sekitar 170 poin, atau 0,6%, berakhir di level 28.990, menurut...

DISCLAIMER

Seluruh materi atau konten yang tersaji di dalam website ini hanya bersifat informatif saja, dan tidak dimaksudkan sebagai pegangan serta keputusan dalam investasi atau jenis transaksi lainnya. Kami tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari penyajian konten tersebut. Semua pihak yang mengunjungi website ini harus membaca Terms of Service (Syarat dan Ketentuan Layanan) terlebih dahulu dan dihimbau untuk melakukan analisis secara independen serta memperoleh saran dari para ahli dibidangnya.