DPR AS Setujui RUU yang Kecam Penindasan Muslim Uighur di China
Wednesday, 4 December 2019 23:46 WIB | GLOBAL |Global

China mengungkapkan kemarahannya atas keputusan DPR AS yang menyetujui RUU yang menyerukan diambilnya tindakan resmi terhadap Beijing terkait penindasannya terhadap jutaan Muslim di negara itu.

Dengan perbandingan suara 407 setuju dan 1 menolak, DPR AS yang dipimpin fraksi Demokrat menyetujui RUU Uighur 2019 yang mengecam penahanan sekitar satu juta warga etnis Uighur, Kazakhstan dan etnis-etnis Muslim lainnya di kamp-kamp rehabilitasi di provinsi Xinjiang.

RUU itu memerintahkan berbagai lembaga pemerintah AS mempersiapkan laporan-laporan mengenai perlakuan China terhadap kelompok-kelompok minoritas Muslim, menyerukan Presiden Donad Trump untuk memberlakukan sanksi-sanksi terhadap para pejabat China yang dianggap bertanggung jawab atas penahanan massal itu, khususnya Chen Quanguo, ketua Partai Komunis yang berkuasa di Xinjiang.

Beijing membantah menahan paksa orang-orang Uighur dan mengatakan kamp-kamp itu sebetulnya pusat-pusat pelatihan kejuruan yang dirancang untuk memerangi terorisme dan ekstremisme.

Senat yang dikontrol fraksi Republik meloloskan RUU serupa September lalu. Kedua RUU itu harus dikompromikan dan disetujui DPR AS dan Senat sebelum diserahkan ke Trump untuk ditandatangani.

Di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, mengatakan kepada wartawan, negara manapun yang mencampuri urusan dalam negeri China akan merasakan akibatnya.

Sumber : VOA

RELATED NEWS

AS Rilis Aturan yang Membatasi 'Wisata Kelahiran
Friday, 24 January 2020 11:43 WIB

Sementara pemerintahan Trump menambah hambatan lainnya bagi pengunjung yang datang ke Amerika Serikat (AS) dari luar negeri, aturan hukum bisa membatasi pejabat untuk menghentikan perempuan hamil memperoleh visa. Aturan visa baru yang diterbitkan pada Kamis (23/1/2020) oleh Pemerintah AS adalah upa...

Korut Larang Kunjungan Turis Asing Terkait Wabah Virus Korona
Thursday, 23 January 2020 23:07 WIB

Korea Utara untuk sementara melarang kunjungan turis asing sebagai tanggapan atas wabah virus baru yang membahayakan di negara tetangganya, China. Tergantung berapa lama larangan itu berlaku, langkah itu kemungkinan akan merugikan ekonomi Korea Utara, yang menghadapi sanksi berat namun tertolong kar...

Hakim Agung Terpilih Sebagai Presiden Perempuan Pertama Yunani
Thursday, 23 January 2020 17:41 WIB

Para anggota parlemen Yunani memilih presiden perempuan pertama negara itu hari Rabu (22/1), dengan mayoritas suara mendukung hakim pengadilan tinggi Katerina Sakellaropoulou. Berbicara setelah secara resmi diberitahu tentang hasil pemilihan parlemen, Sakellaropoulou mengatakan dia akan menggunakan...

Taiwan Desak China Rilis Semua Informasi tentang Virus Corona
Thursday, 23 January 2020 11:39 WIB

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mendesak China, Rabu (22/1) agar merilis semua informasi tentang wabah virus baru dan bekerja sama dengan Taiwan untuk menghentikan penyebarannya. Atas desakan China, Taiwan bukan anggota Organisasi Kesehatan Dunia dan tidak diizinkan berpartisipasi dalam pertemuan-pert...

Trump Tidak Kesampingkan Sanksi Terhadap Irak
Wednesday, 22 January 2020 23:46 WIB

Presiden Amerika Donald Trump, Rabu (22/1) tidak mengesampingkan sanksi terhadap Irak, tetapi menyatakan apa yang disebutnya œhubungan yang sangat baik ketika ditanya tentang kemungkinan rencana menarik pasukan Amerika dari Irak. œKami akan melihat apa yang terjadi, karena kami harus melakuk...

ANOTHER NEWS
Pemangkasan Suku Bunga BOE Diragukan Ditengah Pertanda Peningkatan Pertumbuhan Pasca Pemilu
Friday, 24 January 2020 16:43 WIB Sebuah tindakan yang diawasi ketat dari kegiatan ekonomi Inggris melonjak ke level tertinggi sejak 2018 pada Januari, melemahkan kasus untuk pemangkasan suku bunga Bank of England minggu depan. Indeks cepat IHS Markit untuk output di seluruh...

DISCLAIMER

Seluruh materi atau konten yang tersaji di dalam website ini hanya bersifat informatif saja, dan tidak dimaksudkan sebagai pegangan serta keputusan dalam investasi atau jenis transaksi lainnya. Kami tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari penyajian konten tersebut. Semua pihak yang mengunjungi website ini harus membaca Terms of Service (Syarat dan Ketentuan Layanan) terlebih dahulu dan dihimbau untuk melakukan analisis secara independen serta memperoleh saran dari para ahli dibidangnya.