Parlemen India Membahas Bahaya Udara Beracun
Wednesday, 20 November 2019 10:48 WIB | GLOBAL |Global

Parlemen India pada hari Selasa memperdebatkan udara beracun yang mengancam kehidupan 48 juta orang di wilayah ibu kota, dengan para pemimpin oposisi menuntut pembentukan panel parlemen untuk memperbaiki situasi pada basis jangka panjang.

Dalam diskusi yang belum pernah terjadi sebelumnya tentang masalah ini, pemimpin partai oposisi Kongres, Manish Tewari, mengatakan pemerintah federal telah membiarkan pengadilan tinggi negara itu mengambil inisiatif dalam memutuskan bagaimana memerangi masalah tersebut.

Polusi udara di India utara memuncak di musim dingin karena asap dari kebakaran pertanian. Asap bercampur dengan emisi kendaraan dan debu konstruksi. Awal bulan ini, indeks kualitas udara di New Delhi melampaui 500, sekitar 10 kali maksimum yang direkomendasikan.

Pada hari Selasa, angin kencang membawa tingkat ke 249, menurut Badan Pengendalian Polusi Pusat yang dikelola pemerintah.

Tewari dan Pinaki Mishra, seorang anggota parlemen dari partai Biju Janata Dal, menuntut agar pemerintah memberikan insentif kepada petani dan menyediakan mesin untuk menghilangkan tunggul pertanian untuk menghentikan praktik membakar ladang sebelum menanam tanaman baru.

Mishra juga menuntut larangan petasan berkualitas buruk dengan kandungan sulfur tinggi. Jutaan orang Hindu menggunakan kembang api selama pernikahan dan festival keagamaan sepanjang tahun.

Sumber: VOA

RELATED NEWS

Walikota Seoul Ditemukan Tewas, Diduga Bunuh diri
Friday, 10 July 2020 23:43 WIB

Polisi Korea Selatan mengatakan Walikota Seoul Park Won-soon ditemukan tewas Jumat pagi, seorang yang diduga bunuh diri. Tubuh pria 64 tahun ini ditemukan di dekat pintu masuk di gunung Bugaksan di Seoul persis tengah malam, beberapa jam setelah ia dilaporkan hilang pada Kamis. Sehari sebelumnya, ...

Korea Utara Tidak Tertarik pada KTT Trump-Kim Lainnya
Friday, 10 July 2020 17:50 WIB

Korea Utara mengatakan kecil kemungkinan ada konferensi tingkat tinggi (KTT) lainnya dengan Amerika setelah Presiden AS Donald Trump minggu ini mengatakan terbuka untuk bertemu lagi dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. Kantor berita milik pemerintah Korea Utara, KCNA, Jumat (10/7), melaporkan K...

WHO Bentuk Panel Independen untuk Evaluasi Respons Covid-19
Friday, 10 July 2020 10:45 WIB

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Kamis (9/7) menunjuk mantan Perdana Menteri Selandia Baru Helen Clark dan mantan Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf untuk memimpin panel independen guna mengevaluasi tanggapan badan tersebut terhadap pandemi COVID-19. Berbicara kepada negara-negara anggota dari ...

Australia Akhiri Perjanjian Ekstradisi dengan Hong Kong
Thursday, 9 July 2020 23:31 WIB

Australia mengakhiri perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong sebagai tanggapan atas undang-undang keamanan nasional baru yang diberlakukan di kota tersebut oleh China. Dalam mengumumkan langkah tersebut pada Kamis ini, Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan Canberra akan memperpanjang visa sement...

Kasus Covid-19 di AS Meningkat, Meski Kurva Kematian Mendatar
Thursday, 9 July 2020 17:09 WIB

Jumlah orang yang terinfeksi virus corona meningkat tajam di Amerika. Namun, jumlah orang yang meninggal tetap. Meskipun terdengar seperti kabar baik, para ahli memperingatkan agar tetap waspada. Jumlah kasus baru telah menunjukkan peningkatan yang stabil sejak pertengahan Juni. Rata-rata kasus se...

ANOTHER NEWS
Saham Dow Berakhir Lebih Tinggi, Nasdaq Kembali Catat Rekor Penutupan
Saturday, 11 July 2020 03:29 WIB Saham AS berakhir lebih tinggi dalam perdagangan tipis Jumat ini, mendapat dorongan dari berita positif tentang pengobatan virus corona. Saham Dow Jones Industrial Average naik sekitar 369 poin, atau 1,4%, berakhir di dekat level 26.075, menurut...

DISCLAIMER

Seluruh materi atau konten yang tersaji di dalam website ini hanya bersifat informatif saja, dan tidak dimaksudkan sebagai pegangan serta keputusan dalam investasi atau jenis transaksi lainnya. Kami tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari penyajian konten tersebut. Semua pihak yang mengunjungi website ini harus membaca Terms of Service (Syarat dan Ketentuan Layanan) terlebih dahulu dan dihimbau untuk melakukan analisis secara independen serta memperoleh saran dari para ahli dibidangnya.