Sejumlah tersangka koruptor Arab Saudi sepakat penyelesaian tanpa hukum
Wednesday, 6 December 2017 14:06 WIB | GLOBAL |Global

Jaksa penuntut Arab Saudi mengatakan sebagian besar yang ditahan dalam gerakan antikorupsi sepakat untuk mencapai penyelesaian di luar pengadilan.

Lewat sebuah pernyataan, disebutkan total 320 orang sudah diminta untuk memberi informasi tentang dugaan korupsi. Sekitar 159 masih tetap berada di dalam tahanan dan sejumlah di antara mereka akan dirujuk ke pengadilan.

Mereka yang diduga korupsi itu -termasuk para pangeran dan miliuner- ditahan di sebuah hotel mewah di Riyadh, Ritz-Carlton.

Salah seorang yang ditahan, Pangeran Miteb bin Abdullah, sudah dibebaskan pekan lalu setelah dilaporkan menyerahkan lebih dari US$1 miliar atau sekitar Rp13,5 triliun.

Aparat keamanan Saudi menangkapi ratusan pangeran, mantan menteri, dan pengusaha atas perintah putra mahkora, Pangeran Mohammed bin Salman, sebagai bagian dari kebijakan antikorupsi.

Sebuah sumber di pemerintah Arab Saudi mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa gelombang utama penangkapan sudah berakhir dan pihak berwenang mengharapkan bisa mennghimpun kenbali dana sekitar US$50 miliar sampai US$100 miliar yang akan digunakan untuk proyek pembangunan ekonomi.

Pernyataan dari kejaksaan, Selasa (05/12), menyebutkan komisi antikorupsi pimpinan Pangeran Mohammed rencananya akan menyelesaikan tahap penyelesaian tanpa pengadilan dalam beberapa pekan ini.

"Komisi sudah mengikuti prosedur yang diterapkan secara internasional dengan berunding bersama para tahanan dan menawarkan mereka penyelesaian yang bisa memfalisitasi pengembalian dana dan aset negara untuk meniadakan proses litigasi yang panjang."

Ditambahkan bahwa para tersangka yang ditahan mendapat kebebasan untuk menghubungi pihak-pihak yang mereka inginkan dan boleh menolak tawaran penyelesaian di luar hukum.

Sementara yang menandatangani kesepakatan akan mendapat rekomendasi pengampunan dan penghentian proses hukum.

Sedangkan yang menolak akan dirujuk kepada kejaksaan untuk penyelidikan lebih lanjut dengan kemungkinan didakwa dengan masa penahanan enam bulan dan bisa diperpanjang lewat perintah pengadilan.

Pihak kejaksaan juga menyatakan rekening bank dari 376 orang yang ditahan dan yang terkait tetap dibekukan.

Para pengkritik megatakan kebijakan antikorupsi ini lebih merupakan langkah terselubung untuk memapankan kekuasaan putra mahkota Pangeran Mohammed namun dibantah tegas pihak berwenang.

Sumber: BBC

RELATED NEWS

Menlu AS: Pemimpin Saudi Tak Mau Bicara Apapun soal Wartawan yang Hilang
Thursday, 18 October 2018 09:55 WIB

Menlu AS, Mike Pompeo mengatakan hari Rabu (17/10), sewaktu ia bertemu dengan para pemimpin Saudi, mereka tidak mau membicarakan fakta apapun menyangkut hilangnya wartawan Saudi yang tinggal di Amerika. Para pejabat Turki mengatakan, wartawan itu dibunuh dan dimutilasi oleh agen-agen Saudi di dalam ...

Inggris, Uni Eropa akan Bahas Kebuntuan Pembicaraan Brexit
Thursday, 18 October 2018 03:23 WIB

PM Inggris Theresa May akan mengadakan pertemuan dengan para pemimpin Uni Eropa, Rabu (17/10), sementara kedua pihak menghadapi kebuntuan pembicaraan dalam perundingan mengenai keluarnya Inggris dari blok tersebut. Berbulan-bulan pembicaraan telah menghasilkan kesepakatan dalam banyak hal mengenai ...

Jumlah Korban Tewas Terus Naik Setelah Badai Michael
Wednesday, 17 October 2018 18:36 WIB

Hampir satu minggu setelah Florida Panhandle porak-poranda karena badai Michael, Wali Kota Pantai Meksiko Al Cathey mengatakan dua orang lagi dipastikan tewas di kota kecil tepi pantai. Cathey, Selasa (16/10), mengatakan korban adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tinggal terpisah da...

Facebook Haruskan Pemasang Iklan Politik di Inggris Ungkap Identitas
Wednesday, 17 October 2018 09:44 WIB

Facebook mengatakan, dalam usaha meningkatkan transparansi dan mencegah kekeliruan informasi di Inggris, pemasang iklan politik di media sosial itu akan diharuskan mengungkapkan identitas mereka. Perusahaan teknologi itu mengatakan, Selasa (16/10), iklan politik di Inggris akan diharuskan mencantum...

PM Australia Pertimbangkan untuk Akui Yerusalem sebagai Ibukota Israel
Wednesday, 17 October 2018 00:08 WIB

Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan dia mempertimbangkan untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan Australia ke sana dari Tel Aviv. Perdana Menteri Morrison mengatakan kepada para wartawan hari Selasa (16/10) dia œberpikiran terbuka tentang saran...

ANOTHER NEWS
Nikkei Jatuh Pada Sesi Break Terkait Risalah Hawkish dari The Fed
Thursday, 18 October 2018 10:24 WIB Nikkei Jepang jatuh pada hari Kamis dalam perdagangan yang berombak, karena risalah hawkish dari pertemuan kebijakan terakhir Federal Reserve AS yang menekan sentimen global dan penurunan mengejutkan dalam ekspor membebani produsen...

DISCLAIMER

Seluruh materi atau konten yang tersaji di dalam website ini hanya bersifat informatif saja, dan tidak dimaksudkan sebagai pegangan serta keputusan dalam investasi atau jenis transaksi lainnya. Kami tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari penyajian konten tersebut. Semua pihak yang mengunjungi website ini harus membaca Terms of Service (Syarat dan Ketentuan Layanan) terlebih dahulu dan dihimbau untuk melakukan analisis secara independen serta memperoleh saran dari para ahli dibidangnya.