Global coal demand to edge higher to 2023: IEA
Tuesday, 18 December 2018 21:07 WIB | GLOBAL |Global

Global coal demand will edge higher until 2023 as growth in India and other Asian countries offsets a decline in Europe and the United States, the International Energy Agency (IEA) said on Tuesday.

Consumption of the fuel is expected to rise by an average of 0.2 percent a year from 5,355 million tonnes of coal equivalent (Mtce) in 2017 to 5,418 Mtce in 2023, the Paris-based agency said.

The report comes days after nearly 200 countries agreed to rules for implementing a landmark climate deal aimed at curbing emissions from fossil fuels to keep global temperature rises this century well below 2 degrees Celsius.

œDespite significant media attention being given to divestments and moves away from coal, market trends are proving resistant to change, the report said.

Coal remains the second-largest global source of primary energy, behind oil, and the largest source of electricity.

For the world to meet its climate goals, more work is needed to develop carbon capture, storage and use (CCSU) technology which captures and then either stores carbon dioxide underground or uses it in other industries, the IEA said.

œSimply put - to meet our sustainability goals, there can be no future for coal without CCSU, IEA executive director Fatih Birol said.

Just 18 large-scale carbon capture and storage plants are in operation around the world, according to the Global CCS Institute.

Coal consumption in China is projected to fall 0.5 percent per year to 2,673 Mtce in 2023, driven in part by efficiency improvements and policies to curb air pollution.

A sharp increase is predicted for India, with demand rising by 146 Mtce to 708 Mtce in 2023, boosted by a rise in coal-fired power output and production of crude steel, the IEA said.

Source: Reuters

RELATED NEWS

US Condemns Myanmar Ruling Keeping 2 Journalists Imprisoned
Thursday, 25 April 2019 19:15 WIB

Amerika hari Rabu (24/4) mengecam Keputusan Mahkamah Agung Myanmar yang membenarkan putusan bersalah terhadap dua wartawan Reuters, karena melanggar Undang-Undang Rahasia Resmi negara itu dengan mengungkap pembantaian Muslim Rohingya oleh militer Myanmar. Departemen Luar Negeri AS mengatakan, keput...

Former US State Department Employee Pleads Guilty to Hiding Ties to China
Thursday, 25 April 2019 11:18 WIB

Seorang mantan pegawai Departemen Luar Negeri AS yang dituduh menyembunyikan kontak dengan China, telah dinyatakan bersalah atas tuduhan kejahatan bersekongkol untuk menipu pemerintah AS, Departemen Kehakiman mengumumkan Rabu. Candace Marie Claiborne memasuki Pengadilan Distrik AS di Washington DC....

US Negotiators to Visit China Next Week for New Round of Trade Talks
Thursday, 25 April 2019 02:53 WIB

Gedung Putih mengatakan dua pejabat tinggi ekonomi AS akan berkunjung ke China pekan depan untuk melanjutkan perundingan yang ditujukan untuk menyelesaikan perang dagang yang berlangsung antara dua raksasa ekonomi itu. Sebuah pernyataan yang dikeluarkan Selasa (23/4) mengungkapkan, Menteri Keuangan...

Kim Jong Un, Putin Set for Talks in Russia Thursday
Wednesday, 24 April 2019 10:45 WIB

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un akan melakukan perjalanan minggu ini ke kota Vladivostok di Rusia timur laut untuk menghadiri pertemuan puncak dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kremlin pada hari Selasa mengkonfirmasi bahwa kedua pemimpin akan bertemu pada hari Kamis. Kim diperkirakan akan mend...

Mexico Breaks Violence Record in First Quarter of 2019
Wednesday, 24 April 2019 03:36 WIB

Kekerasan di Meksiko mencapai rekor baru pada kuartal pertama tahun 2019, dengan 8.493 pembunuhan tercatat mulai Januari hingga Maret, menurut angka resmi. Sekretariat Eksekutif Sistem Nasional Keamanan Publik mengatakan, angka itu naik 9,6 persen pada periode yang sama pada tahun 2018. Tahun lalu...

ANOTHER NEWS
US Condemns Myanmar Ruling Keeping 2 Journalists Imprisoned
Thursday, 25 April 2019 19:15 WIB The U.S. on Wednesday condemned the Myanmar Supreme Court decision upholding the convictions of two Reuters journalists for violating the country's Official Secrets Act by uncovering the Myanmar military's massacre of Rohingya Muslims. The U.S....

DISCLAIMER

Seluruh materi atau konten yang tersaji di dalam website ini hanya bersifat informatif saja, dan tidak dimaksudkan sebagai pegangan serta keputusan dalam investasi atau jenis transaksi lainnya. Kami tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari penyajian konten tersebut. Semua pihak yang mengunjungi website ini harus membaca Terms of Service (Syarat dan Ketentuan Layanan) terlebih dahulu dan dihimbau untuk melakukan analisis secara independen serta memperoleh saran dari para ahli dibidangnya.